Polisi Siap Menutup Akses Jalan Pemudik


Jakarta,gpriority-Pada saat Rapat Terbatas yang digelar melalui video conference pada Selasa (21/4), Presiden Jokowi melarang seluruh warga Indonesia untuk mudik pada lebaran idul Fitri 2020.

Pelarangan ini menurut Jokowi untuk menekan penyebaran covid-19 yang dibawa oleh para pemudik. Pasalnya masih banyak orang yang bersikeras akan melaksanakan mudik. Berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub beberapa waktu yang lalu sebanyak 24 persen responden bersikeras untuk mudik ke kampung halamannya.

Jokowi sendiri sudah memerintahkan jajarannya dengan menyiapkan aturan-aturan teknis terkait larangan mudik.

Kementerian perhubungan menyambut baik larangan Presiden Jokowi. Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan Dijelaskan akan menerapkan sanksi bagi yang melanggar.

” Pada Selasa tanggal 21 bulan 4 2020, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan mudik pada saat Ramadhan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dan juga wilayah yang masuk zona merah virus Corona, jadi saya kira pemerintah daerah juga nanti bisa mengatur di sana.Larangan mudik ini berlaku efektif terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020. Dan jika ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi-sanksinya, namun bentuk penerapan sanksinya sudah disiapkan dan akan efektif dikerjakan mulai 7 Mei,” ujar Luhut.

Luhut juga menjelaskan bahwa Larangan mudik ini nantinya tidak diperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek, namun logistik masih dibenarkan, masih diperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabotabek atau yang dikenal dengan istilah aglomerasi.

Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL dijelaskan Luhut juga akan jalan, nah kemudian untuk mempermudah masyarakat tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan.

” Saya ulangi KRL juga tidak akan ditutup dan cleaning service, rumah sakit, dan sebagainya karena mereka banyak dari hasil temuan kami yang naik KRL Bogor-Jakarta itu bekerja dalam bidang-bidang tadi,” jelas Luhut.

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menambahkan bahwa sanksi yang akan diterapkan tetap berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Menanggapi keputusan Jokowi, Kabag Penum Polri Kombes Asep Adisaputra menerangkan bahwa polri telah menyiapkan dua skema.

Skema yang pertama terkait penutupan jalan baik tol dan non tol. Skema kedua jika pemerintah hanya mengeluarkan larangan atau imbauan tidak mudik, maka polisi akan menerapkan skema operasi seperti tahun sebelumnya. Namun, operasi tersebut akan disesuaikan dengan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).(Hs)

Related posts