Realisasi APBD 2020 Bulungan Capai 99,7 Persen Begini Kata Bupati Syarwani

GPRIORITY, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan menggelar sidang paripurna ke-V masa persidangan II Tahun 2021, tentang penyampaian nota pertanggungjawaban APBD Bulungan tahun 2020, Selasa (22/06/2021) lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bulungan Syarwani memaparkan terkait realisasi hingga capaian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemkab Bulungan dari BPK RI untuk kali kedua beberapa waktu lalu.

“Sebagaimana kita ketahui, wabah Covid-19 masih belum selesai melanda dunia, demikian pula di Bulungan. Namun demikian, pelaksanaan pemerintahan tidak boleh berhenti. Sehingga kewajiban kita selaku pemerintah daerah wajib untuk kita penuhi,” kata Syarwani.

“Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap akhir tahun anggaran,” tambah Syarwani.

Terkait realisasi sendiri, Syarwani menyampaikan, berdasarkan APBD tahun 2020, pendapatan Bulungan sebesar Rp1,215 triliun.

Di mana hingga 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp1,211 triliun atau sebesar 99,72 persen.

Atas dukungan bersama, Syarwani mengaku, LKPD juga sudah disampaikan kepada BPK RI untuk dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya akan diberikan pendapat atau opini atas LKPD tersebut.

“Opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini merupakan kali kedua Pemkab Bulungan memperolehnya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulungan  Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan SAP,” terangnya.

Meski WTP telah diraih, Syarwani berharap, Pemkab Bulungan berkomitmen tetap memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terus ditingkatkan.

Sehingga WTP tetap bisa dipertahankan.

“WTP harus dipertahankan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan Opini oleh BPK-RI, selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran berakhir,” jelas Syarwani.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bulungan Aluh berlian mengatakan, opini WTP harus jadi atensi bersama apalagi masih ada catatan yang diberikan oleh BPK RI.

“Besok (hari ini) kami kembali gelar paripurna pandangan fraksi, kemudian siang hari ini (kemarin) kita juga panggil OPD terkait, karena walaupun kita WTP masih ada catatan itu,” ujarnya.

Menurut Aluh, DPRD akan meminta penjelasan lebih lanjut kepada OPD yang mendapat catatan, meskipun sebenarnya catatan itu hanya terkait administrasi saja.

“Beberapa diantaranya seperti rumah sakit, Dinas PU, DPMD dan beberapa lainnya, tapi itu tadi administrasi saja,” ungkapnya Syarwani. (FBI)

Related posts