Penulis : Dimas A Putra | Editor : Lina F | Foto : Dok.GP
Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Selasa (31/10). Termasuk di dalamnya MPP Kabupaten Morowali.
“Tercatat, jumlah MPP di Tanah Air telah mencapai 163 MPP, termasuk 10 MPP baru yang diresmikan yaitu MPP Buleleng, Sekadau, Palangkaraya, Manggarai Timur, Kupang, Morowali, Bone, Lebak, Aceh Tengah, serta Tulang Bawang Barat. Di setiap MPP tersebut, terdapat pelayanan ratusan izin/dokumen,” ujar Anas dalam siaran persnya.
Anas mengatakan, saat ini porsi MPP semakin merata antara kota/kabupaten besar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut sudah 50 persen di Jawa dan 50 persen di luar Jawa.
“Kualitas pelayanan publik semakin merata, sudah Indonesia-sentris, artinya pelayanan yang baik tidak hanya kita jumpai di Jawa, tapi juga di banyak daerah di luar Jawa,” papar Anas.
Disamping itu, Anas memaparkan, pengembangan MPP harus terus diakselerasi, beriringan dengan kehadiran MPP Digital.
“Layanan langsung berbasis fisik, direct services, tetap diperlukan karena belum semua bisa menempuh layanan digital,” ujarnya.
Untuk mempercepat pengembangan MPP, Anas menambahkan, kini Kementerian PANRB telah melakukan transformasi regulasi. Di antaranya MPP tidak harus berada di gedung baru, dan tidak mewajibkan luasan minimal.
“Gunakan gedung-gedung yang belum terpakai optimal, yang idle. Contoh ada kota di Papua yang bikin MPP dengan memanfaatkan terminal milik Kementerian Perhubungan. Yang penting bukan fisiknya, tapi kualitas dan integrasi pelayanannya,” jelas Anas.
“Maka kami berharap, para gubernur, para bupati/walikota, segera dipercepat hadirnya MPP agar pelayanan di daerahnya makin bagus. Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah banyak aset yang idle, itu saja manfaatkan,” kata Anas.