17 Negara Sampaikan Keprihatinan Terkait UU Anti Deforestasi

Penulis: Aflaha Rizal Bahtiar | Editor: Lina F | Foto: freepik.com

Jakarta, GPriority.co.id— 17 negara-negara sepemahaman menyampaikan Surat Bersama kedua para pemimpin Uni Eropa (UE). Surat tersebut ditandatangani di KBRI Brussel oleh para Duta Besar dari 17 negara sepahaman.17 negara tersebut antara lain Argentina, Brasil,Bolivia, Ekuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kolombia, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Paraguay, Peru, Thailand, dan Republik Dominika (7/9).

Mengutip dari Kemlu.go.id, Surat Bersama yang diinisiasi oleh Indonesia dan Brasil bertujuan untuk menyampaikan keprihatinan negara produsen secara kolektif atas pemberlakuan Undang-Undang Anti Deforestasi oleh UE pada tanggal 29 Juni 2023.

Undang-Undang tersebut dipandang belum mempertimbangkan kemampuan dan kondisi lokal, produk legislasi deforestasi, dan komitmen multilateral dari negara-negara produsen komoditas, termasuk prinsip tanggung jawab bersama dengan bobot yang berbeda.

Disebutkan, Undang-Undang ini secara inheren menciptakan sistemen penolokukuran yang bersifat diskriminatif dan menghukum serta berpotensi melanggar ketentuan WTO.

Lewat Surat Bersama ini agar UE memperhatikan kepentingan negara produsen pada penyusunan aturan pelaksanaan UU tersebut.

Negara produsen mendorong para Pemimpin UE untuk lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas terdampak dalam memformulasikan aturan dan panduan pelaksanaan yang detil dan jelas dari UU Anti Deforestasi yang mencakup rezim kepatuhan dan uji tuntas yang spesifik untuk setiap komoditas dan produk yang dihasilkan oleh para petani kecil di negara-negara produsen komoditas.

Surat Bersama tersebut berisi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh UE dalam menyusun aturan pelaksanaan UU Anti Deforestasi, diantaranya sebagai berikut:

•Lebih melibatkan negara-negara produsen komoditas dalam dialog yang substantif dan terbuka.

•Menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara produsen komoditas dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya melalui pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan keterbatasan akses pendanaan, teknologi, dan bantuan pelatihan teknis.

•Mencegah dampak negatif UU Anti Deforestasi melalui penerapan panduan pelaksanaan yang menghargai praktek-praktek berkelanjutan (sustainable practices) yang telah ada pada rantai pasok pertanian di negara-negara produsen komoditas.

•Menghindari disrupsi perdagangan dan beban admisnistrasi yang berlebihan terkait dengan persyaratan geolokasi dan keterlacakan, sertifikasi, dan prosedur kepabeanan.