7 Tahun Berdiri, Mahulu Raih WTP Untuk Pertama Kalinya

Selasa (23/6/2020) menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Pasalnya setelah 7 tahun berdiri, Mahulu untuk pertama kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

“ Puji Tuhan, kami mendapatkan WTP untuk pertama kalinya. Ini semua berkat kerja keras dari jajaran Pemkab Mahulu terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang telah bekerja keras menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 sesuai dengan permintaan BPK RI, “ ucap Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh,SH usai menerima LHP atas LKPD TA 2019 dengan predikat WTP dari Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dadek Nandemar S.E.,MIT.,AK.,CA,CFE di Auditorium BPK RI Kaltim di Samarinda.

Lebih lanjut dikatakan Bonifasius, raihan WTP ini diharapkan tidak membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpuas diri. Sebab, masih ada tugas selanjutnya yakni mempertahankan WTP hingga tahun-tahun berikutnya. Caranya adalah taat terhadap aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh BPK RI. “ Seperti diketahui bersama di tahun sebelumnya, Mahulu selalu meraih WDP (Wajar Dengan pengecualian) dari BPK RI. Rentang waktu 6 tahun menurut saya cukup untuk mengantarkan Mahulu meraih WTP di tahun 2019. Untuk itulah saya meminta kepada jajaran OPD Mahulu termasuk BPKAD untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BPK RI. Yaitu Laporan keuangan harus sesuai standar akutansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasilnya, kita bisa meraih WTP. Dan saya yakin kita juga bisa mempertahankannya. Asalkan apa yang tadi saya ucapkan tetap dilaksanakan OPD,” tegas Bonifasius.

Bonifasius juga mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten Mahulu dari segala lini masih terdapat kekurangan. “Maka sudah sepatutnya kami berharap agar BPK tidak bosan-bosannya membimbing kami, sehingga ke depan, kami bisa lebih baik lagi dalam segi pengelolaan keuangan daerah sehingga apa yang telah kami rencanakan untuk kemajuan Mahulu bisa terwujud dikemudian hari,” harapnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Gerry Gregorius, SE., M.Si., AK yang turut mendampingi Bonifasius menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mahulu layak memperoleh opini WTP. “Artinya dengan perolehan opini WTP ini, Kabupaten Mahulu dalam penyusunan LHP atas LKPD TA 2019, sudah memenuhi aturan dari BPK dan tidak terdapat salah saji di dalam pos-pos yang ada di dalam laporan keuangannya,” kata Gerry.

Terkait dengan permintaan Bonifasius untuk mempertahankan WTP, Gerry mengatakan dirinya bersama jajarannya siap untuk melaksanakan tugas tersebut. “ Salah satunya akan terus melakukan kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan kepada OPD-OPD di Mahulu seperti tahun 2019 lalu. Dengan adanya pembinaan tersebut, saya yakin WTP tahun 2020 bisa tetap dipertahankan,” ucap Gerry.

Ketua DPRD Mahulu,Novita Bulan,SE,M.BA, memberikan apresiasi atas WTP yang diraih Mahulu untuk pertama kalinya. Menurut Novita, WTP ini sebagai wujud nyata dari pemda untuk menaikkan peringkat dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Novita berharap WTP ini bisa menjadi cambuk baru bagi pemerintahan untuk selalu bekerja maksimal, khususnya di dalam ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan laporan keuangan. “ kami di DPRD siap mensuport dan memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga WTP tahun 2020 bisa kembali diraih,” tutup Novita.(Hs)

Related posts