Bantuan 8.183 RLTH Untuk Pasaman Barat

Pasaman barat,Gpriority-Kabupaten Pasaman Barat yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebanyak 8.183.

Hal ini pun disadari betul oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi. Dalam siaran persnya secara tertulis pada Jum’at (16/7/2021) menyakan, telah mengajukan usulan Program BSPS melalui SIBARU.Pihaknya berharap agar di masa pandemi ini, Kementerian PUPR bisa meningkatkan alokasi jumlah RTLH yang mendapatkan Program BSPS.

“Kami telah mengajukan sebanyak 8.183 unit RTLH untuk mendapatkan Program BSPS dan bantuan Rumah Susun di Kabupaten Pasaman Barat melalui SIBARU Kementerian PUPR. Lokasi RTLH tersebut tersebar di 11 kecamatan dan 19 Nagari,” katanya.

Usulan lokasi Program BSPS Kabupaten Pasaman Barat terdapat di 11 kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Beremas (254 unit), Kecamatan Lembah Melintang (1381 unit), Kecamatan Pasaman (89 unit), Kecamatan Talamau (513 unit). Selanjutnya adalah Kecamatan Kinali (646 unit), Kecamatan Gunung Tuleh (1257 unit), Kecamatan Ranah Batahan (517 unit), Kecamatan Koto Balingka (2528 unit), Kecamatan Sungai Aur (491 unit), Kecamatan Luhak Nan Duo (31 unit) dan Kecamatan Sasak Ranah Pesisir (476 unit).

Menanggapi permintaan ini,Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan menyataian siap membantu melalui pelaksanaan Program Sejuta Rumah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu lokasi Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan adalah dengan penyaluran Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.

“Program BSPS adalah salah satu bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam meningkatkan kualitas rumahnya dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Jum’at (16/7/2021).

Menurut Khalawi, rumah swadaya pada dasarnya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Sedangkan penerima Program BSPS adalah MBR yakni masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.


“Program BSPS di masa pandemi ini sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat termasuk MBR agar rumahnya lebih layak huni. Melalui Program BSPS rumah MBR diharapkan dapat memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya,” terangnya.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera III Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Zubaidi menerangkan, salah satu lokasi pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Sumatera Barat berada di Kabupaten Pasaman Barat. Untuk itu, pihaknya akan berupaya menggandeng pemerintah daerah setempat agar pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan dengan baik di lapangan dengan menerjunkan Tenaga Pendamping Masyarakat.


Menurut Zubaidi, beberapa waktu lalu pihaknya telah menerima audiensi juga dari Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi yang didampingi oleh Sekertaris Daerah, Hendra Putra, Kepala Bappeda, Joni Hendri dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ahdiarsyah di Kantor Balai P2P Sumatera III di Riau. Dalam kegiatan tersebut kedua belah pihak membahas program pengentasan RTLH di Kabupaten Pasaman Barat. Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk memanfaatkan Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) dalam upaya mengajukan bantuan perumahan bagi masyarakat.

“Kementerian PUPR telah menyalurkan Program BSPS di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2015 lalu. Ribuan RTLH masyarakat telah dibedah dan menjadi hunian yang nyaman dan sehat,” tutupnya.(Hs.Foto Balai P2P Sumatera III. Bagian Hukum dan Kombik Ditjen Perumahan Kementerian PUPR).

Related posts