Aceh, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupeten Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan setempat bergerak cepat melakukan intervensi intensif terhadap puluhan anak terindikasi gizi buruk.
“Kami langsung menginstruksikan penanggung jawab gizi di Puskesmas untuk melakukan intervensi dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang mengalami gizi buruk menggunakan Formula 100,” kata Plh. Kepala Dinas Kesehatan, Haryono, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Fandrik Eraliesa, kepada wartawan, Senin (5/8).
Saat ini, katanya, formula 100 tersedia di setiap Puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.
Sebelumnya, dugaan adanya puluhan kasus gizi buruk di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan hasil pengukuran serentak oleh kader Posyandu di setiap desa se-Kabupaten Aceh Singkil.
Namun, Fandrik menjelaskan bahwa saat ini hanya ada 8 anak yang terkonfirmasi mengalami gizi buruk. Anak-anak tersebut telah menerima Formula 100 melalui Puskesmas setempat.
“Per 3 Agustus 2024, ada 8 anak yang terkonfirmasi mengalami gizi buruk, dan mereka sudah diberikan Formula 100 dan merekomendasikan rujukan ke RSUD apabila dibutuhkan pelayanan kesehatan lanjutan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kondisi anak stunting, Fandrik menyebutkan bahwa terdapat 1.246 anak yang mengalami stunting di Kabupaten Aceh Singkil, yang sebelumnya tercatat mencapai 11.232 anak, kondisi saat ini mengalami penurunan.
Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk rutin mengunjungi Posyandu agar balita dan ibu hamil selalu terpantau oleh tenaga kesehatan. Hal ini penting agar jika ditemukan masalah gizi, segera bisa diberikan pertolongan sesuai dengan tata laksana penanganan balita.
Dengan persentase stunting di bawah target nasional sebesar 14 persen, sambung Fandrik, saat ini posisi prevalensi itu sebesar 12,3 persen, ada sekitar seribu anak yang mengalami stunting. Hal itu dapat dilihat dari data melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).
“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mendatangi Posyandu agar balita dan ibu hamil bisa terpantau oleh tenaga kesehatan,” ujarnya.
Foto: Ilustrasi
