Deputi Penindakan KPK Kembali Terisi

Jakarta,gpriority-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik Deputi Penindakan KPK, Brigjen Pol Karyoto di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (14/4) pagi.

Untuk diketahui, posisi Deputi Penindakan KPK kosong sejak Juni 2019 setelah Firli yang saat ini menjadi Ketua KPK dikembalikan ke Polri. Sejak saat itu, posisi Deputi Penindakan KPK dijabat sementara oleh Direktur Penyidikan KPK RZ Panca Putra Simanjuntak.

Terisinya jabatan tersebut mendapat tanggapan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW menilai ada tiga permasalahan dalam proses seleksi ini. Tiga permasalahan itu yakni tidak transparan, tak ada ruang pihak eksternal memberikan masukan, hingga pemilihan tak lihat aspek integritas.

Pertama, terkait transparansi, Kurnia mengatakan dari hasil pantauan ICW seleksi jabatan struktural telah berlangsung sejak 5 Maret 2020. Namun baru diumumkan ke publik pada 31 Maret 2020.

Selain jadwal, Kurnia juga mengatakan KPK tak transparan terkait dengan para calon yang mengikuti proses seleksi di setiap jabatan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa KPK sedang menutupi informasi demi menguntungkan beberapa pihak.

Kurnia mengatakan, apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, tugas dan wewenang KPK dilakukan berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas.

“Dengan mengabaikan aspek tersebut, Pimpinan KPK berpotensi melanggar prinsip yang telah dimandatkan dalam UU,” kata dia.

Kedua, Kurnia mengatakan dalam proses seleksi tidak ada ruang bagi warga maupun pihak eksternal untuk berpartisipasi memberikan masukan. Kurnia mencatat, dalam seleksi jabatan publik yang dilakukan KPK sebelumnya atau instansi lainnya kerap libatkan pihak eksternal.

“Namun, informasi mengenai nama kandidat pun tidak diungkapkan semuanya ke publik oleh KPK. Hal ini makin menguatkan adanya nuansa yang sedang ditutupi oleh KPK dalam rangka menujuk beberapa pihak semakin terlihat,” kata dia.

Ketiga, Pimpinan KPK dinilai tidak melihat aspek integritas sebagai poin utama yang harus dimiliki oleh setiap calon. Kurnia menyebut salah satu aspek integritas yang dapat dilihat adalah dari kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).(Hs)

Related posts