Jakarta, GPriority.co.id – DPRD Morowali menyerahkan dokumen pemekaran Kecamatan Umbele ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Jakarta Pusat, pada Senin (19/5).
Yopi Sabara, Ketua Komisi I DPRD Morowali bersama anggota lainnya, mengatakan jika agenda tersebut juga dalam rangka mengkoordinasikan masalah pemekaran kecamatan baru di Kabupaten Morowali.
“Kita akan coba koordinasi lagi dengan pusat, bagaimana kira-kira persiapan-persiapan apalagi yang harus kita lakukan, supaya semua prosedur bisa berjalan lancar dan cepat terbentuk kecamatan baru,” ungkap Yopi saat diwawancarai secara eksklusif oleh tim GPriority, selepas agenda penyerahan dokumen.
Yopi mengatakan, dokumen kecamatan yang diserahkan yaitu hanya Kecamatan Umbele, yang merupakan pemekaran dari Bungku Selatan. Adapun pemekaran ini utamanya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan yang sudah ada.
“Kalau kita bicara soal pemekaran, harapan kita adalah mendekatkan pelayanan karena alasan teknokrat. Karena daerah kepulauan itu kan kalau ada kendala seperti cuaca buruk, beberapa masyarakat di desa-desa yang jauh dari kecamatan sekarang itu, mereka susah aksesnya untuk ke ibu kota. Oleh karena itu, harapannya dengan mekarnya kecamatan baru ini bisa mendekatkan pelayanan,” jelas Yopi.
Usai memberikan dokumen, Yopi menyebut jika pihak Kemendagri telah memberikan beberapa instruksi kepada anggota DPRD Morowali, yang nantinya akan kembali dikoordinasikan kepada Pemkab Morowali. Terutama berkaitan dengan persyaratan pemekaran kecamatan yang masih kurang lengkap.
“Kita akan koordinasi lagi dengan pemerintah kabupaten, ya tentu saja nanti sama-sama lagi kita ketemu dengan Kemendagri dalam rangka untuk persiapan lanjutan bagaimana, mungkin ada syarat-syarat lagi yang belum kita penuhi, mungkin harus segera didiskusikan dan dipenuhi syarat-syaratnya. Nanti Kemendagri akan cek dulu,” tutur Yopi.
Terakhir, Yopi menekankan jika permasalahan ini akan terus dikoordinasikan kepada pemerintah daerah serta saling berkolaborasi, agar proses pemekaran kecamatan dapat segera terlaksana.
“Karena urusan kecamatan ini kan tidak bisa juga terlepas dengan urusan pemerintah daerah, sehingga DPRD tidak boleh sendiri. Sekalipun ini inisiatif DPRD, tapi proses kerja sama antara DPRD dan pemerintah harus harmonis dan bersama-sama, agar pemekaran wilayah kecamatannya cepat terlaksana,” pungkas Yopi.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
