Jokowi: Tol Langit Menghubungkan Nusantara Melalui Telekomunikasi

Jakarta,Gpriority-Selain membangun konektivitas melalui tol laut, kereta api, bandara, dan pelabuhan. Pemerintah pusat dalam 5 tahun terakhir juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara melalui tol langit.

Apa itu tol langit? Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/02/2021), Tol langit adalah sambungan bebas hambatan bagi sinyal internet di langit Indonesia, yang akan menghubungkan seluruh wilayah di bumi Nusantara.

“Selama ini, jaringan internet hanya menyambungkan sebagian wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota yang banyak penduduknya. Wilayah terpencil di kota-kota terluar di Indonesia yang jarang penduduk, masih “fakir sinyal” bahkan tanpa sinyal sama sekali atau blank-spot.Operator telekomunikasi swasta enggan masuk ke sana, lantaran tidak ekonomis. Potensi pemasukkannya tidak sebanding dengan ongkos investasi yang mahal.Nah, untuk membuka isolasi tersebut, pemerintah pun menggagas tol langit yang telah saya resmikan di tahun 2019 lalu,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, hadirnya tol langit ini diharapkan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata melainkan untuk mempercepat pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, mendukung sinergi budaya nusantara dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Presiden juga menegaskan konektivitas digital yang tengah dibangun hingga ke pelosok Nusantara ini harus tetap berpegang teguh pada kedaulatan bangsa. “Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini,” ungkapnya.

Sementara itu Menkominfo Johny G.Plate mengatakan, untuk mempercepat masuknya tol langit ke seluruh pelosok Indonesia, Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)bersama para mitra penyedia terpilih telah menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Menurut Menteri Kominfo Johny, proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

“Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp.28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM),” jelasnya.

Di hadapan Kepala Negara, Menteri Johnny memaparkan kontrak Paket 1 dan Paket 2 yang telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI kominfo dengan total nilai kontrak sebesar Rp.9,5 triliun.

“Sedangkan saat ini, kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp.18,8 triliun,” tandasnya.

Selanjutnya, Menteri Kominfo menjelaskan mengenai proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek.

Menurutnya, proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) produksi Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis, dengan rocket launcher produksi Space-X, yaitu Falcon 9-5500 dari Amerika Serikat.

“Capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar AS atau setara dengan Rp6,07 triliun,” ujarnya.

Kementerian Kominfo, menurut Menteri Johnny, juga akan meluncurkan Satelit SATRIA-1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia.

Fasilitas internet pada 150 ribu titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

“Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023,” tutupnya.(Hs)

Related posts