Komnas HAM Minta Penundaan RKUHP

Jakarta,Gpriority- DPR dan pemerintah diminta oleh Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam pada Rabu (8/4) untuk menunda pembahasan dan pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Choirul mengatakan, ada beberapa alasan mengapa Komnas HAM meminta penundaan pembahasan RKUHP.Pertama, pembahasan dan rencana pengesahan RKUHP tidak tepat dilakukan karena bangsa Indonesia tengah mengatasi pandemi Covid-19.Kemudian, pembahasan pasal-pasal di RKUHP harus dilakukan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik.

Lebih lanjut, Choirul mengingatkan, adanya pasal-pasal yang bermasalah di dalam RKUHP yang akan berlaku dalam kebiasaan masyarakat dan rawan disalah tafsirkan.

Oleh karenanya, ia meminta DPR dan pemerintah memperhatikan catatan-catatan pasal kontroversial tersebut dan membuka draf terakhir RKUHP kepada publik.(Hs)

Related posts