Percepat Penyusunan RDTR, Menteri Hadi Serahkan Bantuan ke Pemda

Jakarta, Gpriority.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat penyusunan Rencana Darurat Tata Ruang (RDTR) yang notabene program prioritasnya.

Penyusunan RDTR dipercaya mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karenanya, perlu segera dilakukan percepatan penyusunan RDTR. Sebagai upaya percepatan penyelesaian RDTR serta bentuk komitmen dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN memberikan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023. Anggaran tambahan tersebut senilai Rp130.473.662.000 yang diberikan kepada 68 kabupaten/kota yang meliputi 25 provinsi di seluruh indonesia.

Bertempat di Grand Sheraton Hotel, Jakarta, rabu (10/1) Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan langsung 5 dokumen materi teknis bantuan penyusunan RDTR tersebut kepada para kepala daerah. Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyusunan 82 RDTR di seluruh indonesia, yang terdiri dari 77 RDTR wilayah dan 5 RDTR perbatasan.

Menteri Hadi mengharapkan agar materi teknis tersebut segera ditindaklanjuti sehingga menjadi Persub (Persetujuan Substansi) dan dilanjutkan menjadi Perkada (Peraturan Kepala Daerah). “Jika sudah menjadi perkada RDTR maka akan menambah jumlah yang sebelumnya sudah jadi sebanyak 399 dari target kita 2000,” katanya dilansir dari laman ATR/BPN.

Dijelaskannya kemudian, bahwa peningkatan investasi dari penyelesaian RDTR ialah dengan memberi kemudahan para pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia dalam menyelesaikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Apalagi RDTR telah terhubung dengan sistem penerbitan KKPR secara otomatis yang dibangun di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yaitu dengan mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA).

“Apabila investor datang wilayah itu belum ada RDTR-nya, apakah bisa dibantu untuk menyelesaikan KKPR? Jawabannya bisa, namun membutuhkan waktu cukup lama, dan investor bisa kabur atau pindah ke wilayah dan negara lain. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menyelesaikan RDTR ini karena ini kewajiban kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari RDTR saja kita sudah bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga terus mengalami peningkatan,” ucapnya.

Foto : ATR/BPN