Regulasi Pemanfaatan Candi Prambanan dan Borobudur sebagai Destinasi Religi


Jakarta,Gpriority-Dalam rangka pemanfaatan Candi Prambanan dan Candi Borobudur sebagai Destinasi Religi Umat Hindu dan Umat Buddha Nusantara dan Dunia, pemerintah Indonesia mulai membahas regulasi dan payung hukumnya.

Pembahasan yang dikemas dalam Focus Grup Discussion dihadiri oleh perwakilan dari Kemendikbud, Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Supriyadi, Sekretaris Ditjen Bimas Buddha Nyoman Suriadarma, Direktur Urusan Agama Hindu Trimo, perwakilan Pemda DIY, perwakilan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko

Sementara yang hadir dalam jaringan, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Pemda Prov. Jawa Tengah.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Caliadi yang mewakili Kementerian agama mengatakan bahwa, sebagai cagar budaya, Candi Borobudur rencananya akan dimanfaatkan oleh umat Buddha dalam penyelenggaraan empat hari besar keagamaan umat Buddha,yaitu: Waisak, Asadha, Kathina, dan Magha Puja. Ke depan Borobudur dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan keagamaan Buddha lainnya dan wisata religi (Dharmayatra).

Selain itu ada sejumlah even keagamaan yang bisa digelar di Candi Borobudur, antara lain: Svayamvara Tripitaka Gatha (STG), Sippa Dhamma Samajja (SDS), Yobana Dhamma Samajja (YDS), Mahanitiloka Dhamma (MLD), dan berbagai Seminar Intetnasional.

“Saya berharap segera ada titik temu. Payung hukum pemanfaatan Candi Borobudur dan Candi Prambanan dapat diselesaikan tahun ini. Sebab, tahun 2022 rencana akan dilaunching sebagai tahun toleransi oleh Bapak Presiden” ujar Caliadi di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Harapan yang sama juga diutarakan Dirjen Bimas Hindu, Tri Handoko Seto. Menurutnya, tugas pemerintah fokus menyelesaikan tahap ini. Harapanya, semua bisa diselesaikan tahun ini.

Pada kesempatan itu, dibahas juga Draft Nota Kesepakatan anatara Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan ini dipimpin oleh Asdep Moderasi Beragama Kemenko PMK Thomas Siregar.(Hs.Foto.Humas Kemenag)

Related posts