Sosialisasikan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 di Lombok Tengah, Begini Pesan Menteri Ida

Penulis : Ponco | Editor : Dimas A Putra | Foto : Kemnaker

Lombok Tengah, GPriority.co.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyasar daerah-daerah kantong pekerja migran Indonesia untuk sosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Setelah Cilacap dan Indramayu, sosialisasi digelar di Kabupaten Lombok Tengah.

Bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Politeknik Pariwisata Lombok Tengah, NTB, Selasa (12/12) Sosialisasi Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 dilangsungkan. Pada kesempatan ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan Provinsi NTB merupakan provinsi terbesar ke-4 yang menempatkan pekerja migran ke luar negeri setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara Kabupaten Lombok Tengah merupakan Kabupaten/Kota terbesar ke-3 yang menempatkan pekerja migran ke luar negeri.

Menteri Ida kemudian menjelaskan, Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 dihadirkan sebagai penyempurnaan dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelindungan para calon pekerja migran maupun pekerja migran. Diungkapkan Ida, isu pekerja/buruh migran sangat kompleks dan dinamis seiring perkembangan peradaban manusia sebagai aktor utamanya. Oleh karena itu, Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 dihadirkan sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi tersebut.

Atas dasar itu jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran Indonesia ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. “Khususnya masyarakat dari Kabupaten Lombok Tengah,” ujarnya dilansir rilis Kemnaker. Lebih lanjut dikatakan, pada Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) manfaat baru dan 9 (sembilan) manfaat yang nilainya meningkat, dengan iuran atau premi yang tetap sama yaitu sebesar Rp370 ribu.

Di antara manfaat-manfaat tersebut terdapat manfaat pelindungan selama bekerja yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran di negara penempatan ketika menghadapi permasalahan antara lain biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja dengan nilai maksimum lima puluh juta rupiah; biaya pemulangan dari negara penempatan sampai ke daerah asal; santunan bila mengalami PHK; santunan jika dipekerjakan tidak sesuai perjanjian kerja; dsb.

Dirinya pun mengimbau masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri untuk menempuh jalur yang procedural agar dapat memperoleh kepastian pekerjaan, pemenuhan hak, serta pelindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.