Tarif Pajak Bumi dan Pembangunan DKI Jakarta Resmi Naik Jadi 0,5 Persen

Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya dari 0,01 persen hingga 0,3 persen menjadi 0,5 persen.

Hal ini tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur peningkatan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di Jakarta, mencabut sejumlah peraturan sebelumnya, termasuk Perda Nomor 16/2011 yang berkaitan dengan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5 persen,” bunyi Pasal 34 ayat (1) Perda 1/2024, dilansir menurut keterangan, pada Senin (15/1).

Sementara itu, Tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan pada 0,25 persen. Perlu diketahui, objek PBB-P2 mencakup Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh individu atau entitas, kecuali area yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Walaupun tarif PBB mengalami peningkatan, Perda terbaru juga meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dari sebelumnya Rp 15 juta menjadi Rp 60 juta untuk setiap Wajib Pajak. Hal tersebut berlandaskan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (5), jika seorang Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di DKI Jakarta, NJOPTKP hanya diberlakukan pada salah satu objek PBB-P2 setiap Tahun Pajak. Adapun NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 akan berkisar antara 20 persen hingga 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

Pengenaan pajak didasarkan pada persentase NJOP yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP dari penilaian, cara pemanfaatan objek pajak, dan klasterisasi NJOP di wilayah provinsi tersebut. Keputusan Gubernur akan menetapkan besaran NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB.

Foto: Istimewa