Amerika Serikat, GPriority.co.id – Sebanyak 750 ribu PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Amerika Serikat (AS), terancam dirumahkan setelah Pemerintah AS menerapkan government shutdown pada 1 Oktober 2025 lalu.
Penerapan government shutdown ini diberlakukan setelah adanya kegagalan kompromi terkait anggaran negara jelas awal tahun fiskal baru. Setelah upaya kompromi tidak menghasilkan solusi, Pemerintah AS pun kehabisan dana hingga harus menutup sebagian operasionalnya.
Kebijakan government shutdown tersebut membuat PNS federal terpukul karena berimbas pada penerimaan gaji mereka. Menurut laporan yang dilansir dari NY Post pada Jumat (3/10), sebanyak 4 juta pegawai federal terancam tak menerima gaji selama kebijakan ini diberlakukan.
2 juta di antaranya merupakan personel militer aktif serta anggota Garda Nasional yang tetap diwajibkan bekerja meski tanpa digaji. Tak hanya sampai disitu, sekitar 750 ribu pegawai federal juga berpotensi dirumahkan tanpa digaji setiap harinya. Namun, jumlah pegawai yang dirumahkan bisa saja bertambah setiap harinya.
Sebagai informasi, kebijakan ini untuk pertama kalinya dilakukan kembali sejak tahun 2018. Pada tahun 1976, Pemerintah AS 21 kali mengalami shutdown. Kebijakan ini sempat tidak terjadi pada rentang 1995 hingga 2013. Namun dalam 12 tahun terakhir, tercatat 3 kali shutdown.
Shutdown terpanjang dalam sejarah AS berlangsung pada Desember 2018 lalu, dan berakhir pada Januari 2019. Shutdown tersebut berlangsung selama 34-35 hari, dan diakibatkan adanya perdebatan terkait pendanaan tembok perbatasan yang didorong oleh Presiden Donald Trump.
Pada saat shutdown sebelumnya, pembayaran gaji pegawai federal sempat tertunda dan kembali dibayarkan usai shutdown dinyatakan berakhir. Namun, kali ini berbeda. Pasalnya tidak ada kepastian terkait pemberian gaji tersebut karena situasi yang dinilai lebih berat dibandingkan masa shutdown sebelumnya.
