30 Anggota DPRD Halmahera Selatan Penuhi Kewajiban LHKPN

Labuha, Gpriority – 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, telah memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Hal tersebut dapat ditelusuri melalui situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di https://elhkpn.kpk.go.id.

Johra Damu, SE, Sekertaris DPRD (Sekwan) Halmahera Selatan, mengapresiasi lembaga KPK yang telah mengeluarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) khususnya anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

“LHKPN 30 anggota DPRD Halmahera Selatan dengan tingkat kepatuhan dan ketepatan sudah 100 persen dalam proses penginputan online di situs resmi KPK,” ujar Johra, Rabu (13/01/2021).

Menurut Johra, laporan wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjadi pejabat negara, baik lembaga eksekutif maupun legislatif dan juga berlaku pada pejabat pemerintah yakni jabatan eselon II termasuk bendahara di tiap OPD.

” Tujuan pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari kewenangan yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah-langkah transparansi dan pencegahan pelaksanaan tindak pidana korupsi antara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN,” kata Johra.

Kata Johra, dalam LHKPN pelaporan 2020 yang dikeluarkan KPK bernomor B/39/LHK.00/01-12/01/2021 yaitu penyampaian LHKPN Tahun pelaporan 2020 disebutkan bahwa KPK memberikan apresiasi selamat dan ucapan terima kasih atas kepatuhan penyampaian LHKPN untuk tahun pelaporan 2020 dan menjadikan DPRD Halmahera Selatan sebagai contoh dan sebagai motivasi bagi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota lain di Maluku Utara.

“Selamat dan terima kasih atas kepatuhan penyampaian LHKPN untuk tahun pelaporan 2020 kepada DPRD Halsel yang telah mencapai laporan 100 persen, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kasubag Protokoler (Asriadi Said) yang sudah berkoordinasi dan bekerja keras atas pencapaian ini. Semoga dengan pencapaian kepatuhan DPRD Halsel ini dapat memotivasi DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara agar melaporkan LHKPN pertanggal 31 Maret 2021,” ungkap KPK yang disampaikan lewat lewat grup whatsApp UPL Maluku Utara dan KPK.#

Related posts