Jakarta, GPriority.co.id – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Gorontalo, Rifli Katili membeberkan bahwa skor keterbukaan informasi publik (KIP) tahun 2024 di Provinsi Gorontalo naik signifikan. Tahun ini, kata Rifli, skor KIP Provinsi Gorontalo mencapai 73,22. Angka tersebut meningkat 5 poin daripada nilai sebelumnya yakni 67,65.
“Alhamudulillah untuk indek keterbukaan informasi publik tahun ini Provinsi Gorontalo kita mengalami peningkatan yang cukup signifikant yaitu dari angka 67,65 itu menjadi 73,22 artinya ada peningkatan kurang lebih 5 poin sekian-sekian,” ujar Rifli kepada GPriority dalam acara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat pada Kamis (17/10).
Rifli menjelaskan, penilaian ini berdasarkan informan ahli terhadap kondisi dari 3 dimensi, yaitu dimensi politik, hukum dan ekonomi. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran dan dukungan semua pihak terutama Gubernur Gorontalo.
“Ini menunjukan bahwa keterbukaan informasi publik di provinsi Gorontalo dari tahun ketahun semakin baik,” kata dia.
Disamping itu, Rifli mengungkapkan bahwa pihaknya masih menemukan tantangan dalam memenuhi keterbukaan informasi didaerahnya. Mulai dari, sengketa publik, pengutan kelembagaan hingga dukungan anggaran.
Untuk itu, Rifli berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan terkait komisi informasi terutama regulasi di daerah. Sehingga, kata dia, lebih kuat dan luas jangkauannya untuk mendorong keterbukaan informasi di Gorontalo.
“Regulasi di daerah keterbukaan informasi publik ini masih dalam bentuk keputusan gubernur atau pergub, kita akan mendorong bagaimana kelembagaan dan regulasi daripada informasi itu proses bisnisnya tata kelolanya itu dengan peraturan daerah sehingga lebih kuat lebih permanen dan lebih luas jangkauannya untuk mendorong keterbukaan informasi di Gorontalo, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat bisa semakin baik,” tuturnya,
“Kami berharap komisi informasi yang ada di daerah semakin kedepan semakin baik dalam hal mensosialisasikan, mengedukasi yang lebih utama adalah penyelesaian sengketa publik yang ada di daerah,” ucapnya memungkasi.
Foto: GPriority/Nindya
