Jakarta, GPriority.co.id – Anggota DPRD Morowali kembali mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pada Jumat (4/5) kemarin. Seperti pantauan tim GPriority di lokasi, Bimtek tersebut membahas terkait pengelolaan dana reses.
Ricky, Tim Ahli Kemendagri yang mengisi materi Bimtek tersebut membahas terkait isu mobil dinas yang dikurangi karena mengikuti kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo.
Untuk itu, mobil dinas akan diganti menjadi tunjangan untuk sewa mobil bagi anggota DPRD. Dalam artian, anggota DPRD akan tetap diberikan solusi untuk mendapat fasilitas mobil dinas.
“Walaupun pimpinan sudah punya kendaraan, daerah itu harus menghadirkan pelayanannya kepada pimpinan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita paksakan kepada pemerintah daerah. Khusus pimpinan, itu tetap difasilitasi kendaraan,” ujar Ricky.
Selain itu, ada juga pelayanan tambahan seperti supir dan biaya pemeliharaan untuk mobil dinas yang disewa.
“Solusinya, ya sudah, untuk pimpinan DPRD kita dorong supaya di akhir masa jabatan boleh bawa pulang mobilnya. Nah, itulah skenario revisi PP No.18 menjadi PP no.
1 tahun 2020,” jelas Ricky lebih lanjut.
Ricky menyebut, bagi anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas, akan mendapatkan empat biaya seperti uang transportasi, uang akomodasi, biaya uang harian, serta uang representasi.
Waket DPRD Morowali: Pembahasan Lebih ke Arah Regulasi
Lebih lanjut, Wakil Ketua I DPRD Morowali, Ihwan Mohammad Taiyeb, yang sedari awal menyimak materi Bimtek tersebut, mengatakan jika Bimtek kali ini lebih membahas ke arah regulasi.
“Tadi menarik ya materi yang dibahas. Banyak yang bertanya juga dari anggota (DPRD Morowali). Pembahasannya lebih ke arah regulasi dan ditanyakan hal-hal yang dianggap selama ini belum sesuai,” terang Ihwan ketika dimintai keterangan selepas acara.
Ihwan mengatakan, Bimtek ini juga berguna untuk para anggota DPRD yang baru masuk, sehingga dapat menyesuaikan dengan regulasi yang ada.
“Target Bimtek ini tidak lepas dari tugas dan fungsi ya anggota DPRD itu sendiri. Karena sekarang ini kan masih baru ya, sehingga banyak juga anggota baru yang masuk pada periode ini. Sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam bagi tugas-tugas anggota yang baru,” jelasnya.
Begitupun dengan anggota DPRD yang lama, tetap ikut mendalami dan mengulas kembali berbagai materi yang dibahas tersebut.
“Memang kita banyak harus membaca aturan-aturan. Apalagi Morowali ini kan dikenal dengan kawasan strategis nasional ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan yang kira-kira ada kaitannya dengan Kabupaten Morowali,” pungkasnya.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
