Bupati Kutim Minta Penerapan Sistem Merit Ditingkatkan: Target Tahun Depan Predikat ‘Sangat Baik’

Penulis : Dimas A Putra | Editor : Lina F | Foto : Dimas A Putra

Yogyakarta, GPriority.co.id – Bupati Kabupaten Kutai Timur (Kutim) H. Ardiansyah Sulaiman meminta kepada jajarannya untuk meningkatkan penenerapan sistem merit.

Bupati Ardiansyah mengatakan telah menginstruksikan instansi terkait dalam hal ini Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber DayaManusia (BKPSDM), agar pembinaan kepegawaian terus berjalan sebagaimana mestinya.

Ia pun menargetkan penilaian sistem tersebut dapat meningkat hingga mencapai predikat sangat baik pada tahun 2024.

“Ya, semua sudah saya instruksikan kepada BKPSDM, mudah – mudahan tahun depan kita bisa naik peringkat menjadi sangat baik, karena ini terus berjalan,” kata Bupati Ardiansyah saat ditemui GPriority dalam acara Anugerah Meritokrasi 2023 di Kraton Grand Ballroom Marriott Hotel, Yogyakarta, Kamis (7/12).

Perlu diketahui, merit sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai.

Pada tahun ini, Pemkab Kutim berhasil meraih predikat ‘Baik’ dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto, mengatakan pihaknya terus mendorong pengawasan penerapan sistem merit di tengah masa transisi.

Menurut Agus, dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dapat mengubah manajemen ASN secara substansial.

“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa perubahan ini mendukung penguatan, bukan pelemahan sistem merit. Perubahan ini termasuk mengalihkan fungsi pengawasan sistem merit dari KASN ke instansi lain,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus juga mengajak para ASN untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan netralitas. ASN harus menjadi teladan, terutama menjelangpemilu serentak untuk menunjukkan pelayanan publik yang objektif, adil, dan bebas dari pengaruh politik.