Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Jepang menawarkan 600.000 yen (sekitar Rp64 juta) kepada para wanita di kota itu, untuk menikahi pria yang tinggal di daerah pedesaan, dilansir dari Asahi News. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan dalam pembangunan daerah yang menurut pemerintah Jepang mempengaruhi kemajuan sosial di negara tersebut.
Namun, rencana insentif tersebut menjadi bumerang karena masyarakat di negara tersebut ternyata tidak menyukainya, Jepang diketahui saat ini sedang berjuang dengan semakin banyaknya orang yang memasuki kota-kota besar, sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja di daerah pedesaan.
Banyak perempuan Jepang yang kemudian meninggalkan daerah pedesaan karena kurangnya pendidikan yang lebih baik. Selain itu, lebih banyak kesempatan kerja di kota.
Dengan semakin sedikitnya jumlah penduduk di daerah tersebut, beberapa rumah pun kosong dan beberapa sekolah serta rumah sakit di desa Jepang, juga harus ditutup. Hal ini juga menyebabkan penurunan jumlah bayi yang lahir di wilayah tersebut.
Untuk menyeimbangkan distribusi penduduk dan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah, pemerintah Jepang mulai menawarkan insentif hingga 600.000 yen kepada wanita yang bersedia meninggalkan Tokyo dan menikah dengan pria di daerah pedesaan.
Semua wanita lajang yang tinggal atau bekerja di 23 kotamadya Tokyo dapat memanfaatkan subsidi tersebut. Biaya perjalanan semua wanita yang pergi ke daerah pedesaan untuk mencari jodoh, juga akan ditanggung oleh pemerintah.
Namun karena kemarahan yang meningkat atas usulan tersebut di seluruh negeri, usulan itu sekarang telah ditangguhkan.
“Ini menyedihkan. Gadis-gadis ini meninggalkan daerah pedesaan yang terbelakang dan datang ke Tokyo dengan susah payah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sekarang pemerintah ingin mereka kembali,” kata seseorang di media sosial.
Saat ini, Jepang memang tengah menghadapi krisis populasi dan tingkat kelahiran negara tersebut berada pada titik terendah sepanjang masa. Pada bulan Juni tahun ini, Kementerian Kesehatan Jepang tersebut menggambarkan tingkat kelahiran negara tersebut sebagai “kritis” setelah mencatat angka terendah selama delapan tahun berturut-turut.
Foto : Ilustrasi / Coto Academy
