DPRD Nunukan Gelar Rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019


Nunukan, Gpriority – Sesuai hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Utara terhadap Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar rapat tertutup melalui Badan Anggaran (Banggar) di ruang rapat Ambalat I, kantor DPRD Nunukan, Senin (10/8/20)

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Rahma Leppa dan dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hj. Rahma Leppa mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Utara. Akan tetapi ada beberapa hal yang kedepannya harus ada perbaikan khususnya mengenai serapan anggaran di setiap OPD terkait.

“DPRD Nunukan tidak mempermasalahkan hasil evaluasi Gubernur Kaltara karena sudah ada SK nya, jadi tidak mungkin berubah. Hanya saja kedepannya untuk setiap OPD agar dapat merealisasikan program kerja dengan baik sehingga serapan anggaran lebih maksimal”, kata Hj. Leppa usai rapat di ruangannya.

Tiga OPD yang menjadi sorotan DPRD Nunukan akibat serapan anggaran yang hanya 30 persen, diantaranya Dinas PU, Kesehatan, dan Pendidikan.

“Tidak hanya kepada tiga OPD ini, tetapi kedepannya kita harus lebih mengawasi kerja-kerja untuk setiap OPD di Kabupaten Nunukan ini”, terang Hj. Leppa.

Hj. Leppa menambahkan bahwa ketiga sektor baik pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum menjadi kebutuhan utama untuk memajukan daerah perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan.

“Ya kita maklumi lah, namanya juga di Nunukan ini memang dalam tahap berkembang. Apalagi tiga sektor ini menjadi kebutuhan utama untuk memajukan daerah. Maka seyogyanya perhatian yang lebih harus diberikan untuk ketiga sektor ini”, tutup Hj. Leppa.#(FBI)

Related posts