Gubernur Kaltara Maksimalkan Pengelolaan Keuangan yang Mengutamakan Masyarakat

Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (8/7).

Acara ini sendiri juga dihadiri oleh berbagai pejabat dari seluruh Indonesia untuk mendengarkan hasil audit pengeluaran keuangan negara dan juga pengarahan Presiden RI mengenai tata kelola keuangan negara.

“Acara hari ini kan hanya pengarahan Bapak Presiden Republik Indonesia mengenai tata kelola keuangan negara yang kita kelola di Provinsi termasuk juga kelola keuangan APBD yang disampaikan tadi supaya betul-betul semua sesuai dengan aturan, yang pasti kita tetap melaksanakan itu sesuai dengan aturan dan norma-norma keuangan yang ada,” ujar Gubernur Zainal saat ditemui GPriority di Jakarta, Senin (7/8).

Gubernur Zainal juga mengungkapkan rasa syukur dan bangganya karena Kalimantan Utara sudah berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kali berturut-turut.

“Dan Alhamdulillah untuk Kalimantan Utara sudah mendapatkan WTP yang ke-10 kali berturut-turut tanpa putus, di tahun 2023 itu WTP yang ke-10 kali. Dan bersyukur bahwa kita bisa mempertahankan itu,” tambahnya.

Untuk langkah-langkah ke depan setelah pengarahan Presiden, Gubernur Zainal menjelaskan bahwa ia akan mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pengelolaan keuangan yang maksimal dan sesuai dengan visi pemerintahannya.

“Ya pasti saya selaku Gubernur akan mengumpulkan semua OPD untuk bekerja maksimal khususnya masalah pengelolaan keuangan di masing-masing OPD itu betul-betul keuangan ini tersalur, terprogram sesuai dengan visi dan misi saya selaku Gubernur,” jelasnya.

Gubernur Zainal menekankan pentingnya program-program penggunaan APBD dan APBN yang benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dan itu harus bisa menyentuh dan bisa masyarakat merasakan apa yang kami buat. Jadi program-program penggunaan APBD maupun APBN ini betul-betul masyarakat dapat menikmatinya,” tutupnya.

Acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 ini memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Utara.

Foto: GPriority/Ahmad Faqih Zuhair