Jakarta, GPriority.co.id – Menyoroti polemik data pribadi warga RI yang akan dikelola AS (Amerika Serikat), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, turut memberikan komentar.
Hasan menjelaskan, bahwa hanya akan dilakukan pertukaran data pribadi warga RI dengan AS, yang tertuang dalam kesepakatan penurunan tarif impor 19 persen. Adapun dalam proses pertukarannya, hanya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi.
Lebih lanjut, Hasan juga menegaskan jika pertukaran data ini sifatnya komersial, dan bukan berarti AS dapat mengelola data warga RI secara bebas.
Pertukaran data tersebut nantinya hanya dilakukan dengan negara-negara yang telah terbukti mampu melindungi data, sama halnya seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa.
“Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan UU Data Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin, menjaga data pribadi. Jadi tujuan ini adalah semua komersil. Bukan berarti data kita dikelola orang lain, dan bukan juga kita kelola data orang lain,” jelas Hasan.
Hasan mencontohkan, salah satunya terkait transaksi bahan kimia yang bisa digunakan untuk keperluan penting ataupun sensitif seperti pupuk atau bom, maka diperlukan adanya keterbukaan data antara pihak pembeli dan penjual.
Sebelumnya, pihak Gedung Putih melalui pernyataan resminya menyebut jika kemungkinan besar pemindahan data pribadi warga RI ke AS merupakan langkah dari penghapusan hambatan perdagangan digital.
Tujuannya ialah untuk memperlancar perdagangan antar kedua negara pada sektor-sektor strategis. Guna meyakinkan warga RI, Hasan memastikan jika setiap pertukaran data nantinya akan tetap tunduk pada hukum Indonesia.
Termasuk diantaranya UU Perlindungan Data Pribadi dan Perlindungan Data Tetap, yang menjadi tanggung jawab dari negara masing-masing yang melakukan praktik tersebut.
