Lagi, Pemprov Sulut Ajukan Pinjaman PEN TA 2021

Untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi akibat Covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawei Utara kembali mengaukan Pinjaman Ekonomi Naional (PEN) TA 2021.

Terkait hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pun mengikuti Rapat Bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan secara virtual dari Cempaka Kolongan Minahasa Utara Selasa, (27/07/2021)

Diketahui, Program Pinjaman PEN merupakan salah satu bentuk tindakan responsif dan adaptif pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan untuk memulihkan demand atau permintaan masyarakat.

Program ini bekerja sama dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan sudah diresmikan Mei 2020. Sejak saat itu, PEN berkontribusi meningkatkan suplai barang dan jasa sehingga dapat mempercepat perputaran perekonomian masyarakat Indonesia.

Gubernur Olly mengatakan bahwa usulan Pinjaman PEN yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov Sulut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di daerah merupakan hal yang paling efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, kita perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu lewat Pinjaman PEN, Pemprov Sulut akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana, khususnya di bidang kesehatan, dalam hal ini rumah sakit di wilayah Sulawesi Utara,” katanya.

Sebelumnya, Sulut telah mendapatkan fasilitas Pinjaman PEN TA 2020 sebesar Rp. 723 miliar, dengan pencairan dana telah mencapai Rp. 653 miliar. Sedangkan untuk tahun ini, dilansir dari data Kementerian Keuangan, Pemprov Sulut mengusulkan Pinjaman PEN sebesar Rp. 600 miliar disetujui Kemenkeu 552 miliar 95 % dari total usulan.

Diketahui, ada 4 (empat) persyaratan yang perlu dipenuhi pemerintah daerah guna mendapatkan pinjaman PEN. Persyaratan tersebut antara lain yaitu :
1. Daerah tersebut merupakan daerah yang terdampak Covid-19;
2. Memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan PEN nasional yang secara garis besar dibagi 3 bagian yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos, dan ketiga untuk mendukung bangkitnya perekonomian;
3. Jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
4. Daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5 persen. (Dwi)

Related posts