Pemkab Haltim Sediakan 2 Jenis Bansos Untuk Masyarakat

Haltim,Gpriority-Selama pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara terus memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Haltim, Nuraini Komdan, selama pandemi ini bansos dari pemerintah pusat untuk masyarakat Haltim itu ada dua jenis, yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan).

“Bansos dari pemerintah pusat ada 2 yaitu BPNT dan PKH. Kalau PKH itu dalam bentuk tunai, sedang BPNT sembako,” kata Nuraini saat dihubungi Gpriority, Jum’at (16/04/21)

Diketahui BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Kelompok Penerima Manfaat) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik. Nantinya hal tersebut akan digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerjasama dengan bank.

Nurani menyebutkan jumlah penerima BNPT di Haltim pada akhir tahun 2020 sebanyak 6.265 KPM.

Sedangkan PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan ini membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. 

Nuraini menjelaskan syarat utama untuk masyarakat yang berhak menerima bansos yaitu mereka yang sudah terdaftar di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

” Syarat utama terdaftar di DTKS dengan NIK yang valid. Untuk masuk DTKS haruslah orang miskin atau orang yang tidak mampu,” tuturnya.

Adapun bagi setiap petugas pendamping dalam pelayanan sosialnya ditemukan pelanggaran, Nuranini mengakatakan akan ditindak tegas dengan mendapatkan teguran atau bahkan diberhentikan.

“Akan dievaluasi setiap pendamping dlm pelayanan sosialnya dan apabila ditemukan pelanggaran, mereka akan mendapat teguran ataupun diberhentikan sesuai tingkat pelanggarannya,” tutupnya.(Dwi)

Related posts