Pemkab Sanggau Rakor Tanggap Ancaman Narkoba

Pemkab Sanggau Rakor Tanggap Ancaman Narkoba

Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Tanggap Ancam Narkoba, di Ruang Musyawarah Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau, Selasa (24/08/2021).

Kegiatantersebut dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sanggau Rudolf Manimbun menyampaikan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan.

“Pemerintah Daerah sebagai Pemangku Kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba,” katanya.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menjelaskan hasil survei yang dilakukan BNN dan LIPI tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019, diketahui bahwa angka prevelensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15 – 64 tahun.

Hasil survei BNN dan LIPI (2019) juga mengindikasikan bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam setahun terakhir lebih banyak dilakukan di Kota, yaitu 63,9 persen atau 2.184.553 orang.

“Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba (KOTAN),” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa untuk mencapai tanggap ancaman narkoba diperukan komitmen dari para pemangku kepentingan. Yang mana komitmen tersebut dimulai dari penyusunan fakta integritas, penertiban surat edaran dan pembuatan peraturan di lingkungan masing-masing.

“Setiap OPD dan instansi memetakan permasalahan Narkoba yang ada di Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan lima variabel yang tersedia, kemudian penyusunan rencana aksi berdasarkan pemetaan identifikasi permasalahan Narkoba, maka setiap OPD dan Instansi menyusun rencana aksi yang di implementasikan ke dalam bentuk aktivitas,” pungkasnya. (dwi.foto.dok Humas Sanggau)

Related posts