Sengketa Pilkada Mamberamo Raya 2020, MK : 1 Gugur, 2 Ditolak

Senin (15/2/2021), Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar kembali sidang terkait sengketa Pilkada 2020 dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan.

Menurut Ketua MK Anwar Usman, untuk sesi 1 ini ada 14 perkara yang akan diputuskan oleh MK. “ Ya, betul ada 14 perkara termasuk 3 perkara dari Mamberamo Raya,” ucap Anwar Usman dalam siaran persnya pada Senin (15/2/2021).

Untuk Sidang Sengketa Pilkada Mamberamo Raya, Anwar Usman menjelaskan ada 1 pemohon yang gugur dan tidak dapat melanjutkan sidang dan ada 2 pemohon yang ditolak.

“ Adapun pemohon yang gugur dan tidak dapat melanjutkan sidangnya adalah pasangan calon (paslon) Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti dengan nomor perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021, sedangkan yang ditolak adalah paslon Robby Wilson Rumansara,SP,MH-Lukas Jantje Puny,S.Pd serta Dorinus Danisapa,AKS,S.Sos-Andris Paris Yosafat Maay,SH,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Anwar, untuk Paslon Kristian Wanimbo-Yonas Tasti, mereka dinyatakan gugur dikarenakan pada sidang pertama tidak hadir. “ Dengan demikian, MK memutuskan paslon dengan nomor perkara 35/PHP.BUP-XIX/2021 gugur dan tidak bisa melanjutkan sidang selanjutnya,” tegas Anwar.

Untuk Paslon Dorinus Danisapa,AKS,S.Sos-Andris Paris Yosafat Maay,SH, permohonannya ditolak dikarenakan eksepsi pemohon tidak beralasan menurut hukum.” Kami, 9 hakim konstitusi yang terdiri dari Anwar Usman Ketua Merangkap Anggota, Aswanto,Wahihuddin Adams,Enny Nurbainingsih,Suhartoyo,Daniel Yusmic P.Foekh,Arief Hidayat,Saldi Isra,dan Manahan Sitompul. mengambil kesimpulan tersebut setelah mencermati pernyataan pemohon,termohon, pihak terkait dan bawaslu serta memeriksa barang bukti yang diajukan,” kata Anwar Usman.

Sedangkan untuk Robby Wilson Rumansara,SP,MH-Lukas Jantje Puny,S.Pd, permohonan mereka ditolak dikarenakan yang pertama pendaftaran telah melewati batas waktu yang ditetapkan. “Setelah ditelusuri, MK mengambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan satu jejak digital pun dalam aplikasi pendaftaran perkara pemohon, sehingga permohonan pemohon tidak dapat diteruskan serta diakui kebenerannya,” ucap Anwar usman.

Kedua, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU 10/2016 tentang ambang batas karena selisih suara yang cukup jauh dari pihak terkait yakni John Tabo dan Ever Mudumi.

Terkait dengan permohonan pemohon mengenai money politic dan petugas KPPS TPS 01 Kampung Saswa Kwesar yang tidak menuliskan hasil perolehan suara dalam formulir C hasil plano dan C salinan KWK serta pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS karena tidak mendapatkan undangan pemilihan, MK Setelah mendengar dan membaca jawaban dari pihak termohon,terkait dan bawasluserta memerika alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk kejadian di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar, MK tidak menemukan adanya pelanggaran, karena Bawaslu telah memerintahkan termohon untuk melakukan pemindahan dan penghitungan ulang di Kantor Distrik Mamberamo Tengah dan telah dilaksanakan termohon dalam hal ini KPU Mamberamo Raya.

2. Untuk kasus money politic dan warga yang tidak dapat undangan, MK mengeluarkan putusan bahwa tidak ada bukti dan saksi yang membenarkannya. Bahkan saksi dari paslon lainnya tidak mengajukan keberatan.

“ Berbekal alasan itulah, maka MK memutuskan bahwa permohonan Robby Wilson Rumansara,SP,MH-Lukas Jantje Puny,S.Pd tidak dapat diterima,” tutup Anwar Usman.(Hs.Foto:Hs)

Related posts