Siap Selaraskan Perda Dengan UU Ciptaker di Muara Enim

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan siap menselaraskan Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang – Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), sesuai dengan pemintaan dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

Terkait hal tersebut, Penjabat Sekda Muara Enim Drs. Emran Thabrani, mengikuti zoom meeting yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri dari Jakarta, di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim, Selasa (10/08/2021).

Direktur Jenderal Pol dan PUM Kemendagri, Bahtiar mengatakan pemerintah pusat terus berupaya membangun pemahaman pemerintah daerah tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan umum.

Termasuk UU Ciptaker yang perlu dipahami dengan baik. Pemahaman itu perlu dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap regulasi yang sudah ada, salah satunya Peraturan Daerah (Perda) yang mungkin belum selaras dengan UU Ciptaker.

“Oleh karenanya, pemahaman UU ini menjadi sangat penting bagi kita semua, karena UU ini sudah menjadi UU negara, bukan hanya lagi milik Kemenko Perekonomian atau lembaga-lembaga terkait, tapi ini UU yang berlaku di negara ini, tentu termasuk kawan-kawan akademisi dan kawan-kawan penggiat demokrasi juga perlu untuk memahami UU ini,” ujar Bahtiar.

Ia juga menuturkan bahwa jka sejumlah kebijakan yang dikeluarkan tak dipahami dengan baik, maka akan bermasalah dalam penerapannya. Oleh karena itu, pihaknya sangat setuju kegiatan seperti ini tidak dilakukan sekali saja. (dwi, foto: humaskab Muara Enim)

Related posts