Yustinus Prastowo: Guna Penanganan Covid-19, Pemda Diminta Mengalihkan APBD Yang Tidak Prioritas

Jakarta,gpriority-Pemerintah Pusat meminta Pemerintah Daerah untuk mengalihkan belanja daerah yang tidak prioritas guna  penanganan covid-19. Mungkinkah APBD daerah akan defisit. Berikut penjelasannya bersama Staf Khusus  Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

T:Apa Saja pos-pos di APBD yang bisa dialihkan untuk penanganan covid-19 oleh Pemerintah Daerah. Dan pos penanganan seperti apa ?

J:Sesuai dengan perpu 1 2020, perpres 54 2020 semua APBN dan APBD itu  dilakukan pengalihan prioritas yang mengutamakan pada tiga hal. Yang pertama aspek kesehatan,kedua jaring pengaman sosial,dan yang ketiga adalah stimulus ekonomi . Jadi belanja pusat dan daerah baik belanja pegawai dan belanja yang belum prioritas serta bisa digeser itu harus dilakukan untuk penanganan covid-19. Mengenai pos-pos APBD harus mengikuti petunjuk yang telah dibuat terutama melalui perpres 54 tahun 2020 dan surat keputusan bersama mendagri no.119 dan Menteri Keuangan no.177 yang memberikan pedoman kepada daerah untuk  yang pertama melakukan penggeseran refocusing belanja pegawai yang ada pada biaya perjalanan dinas, akomodasi dan tunjangan.Kedua, belanja modal  sudah dilakukan penyesuaian, kalau yang bisa ditunda atau digeser bisa dilakukan di tahun depan, karena pada saat ini sedang fokus pada  penanganan dampak  covid-19.

Pusat sendiri juga melakukan intervensi terkait dengan transfer daerah dan dana desa. Sebelum ditransfer sudah dilakukan realokasikan di pusat. Untuk dana desa sudah dilakukan refocusing sebesar Rp.22 triliiun yang dialihkan ke bansos. Pusat sendiri sudah memiliki program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan lain-lain. Nah uang itu sendiri tujuannya untuk membantu mana yang belum terkover oleh BLT, dan itu tugas pemerintah daerah. Sehingga semua warga yang terdampak covid-19 mendapatkan bansos .

Jadi ini sangat dinamis, bahkan kemarin sudah dilakukan penambahan penerima bantuan sembako. Lalu juga realokasi dana desa senilai Rp.22 triliun untuk bantuan tunai langsung untuk masyarakat di desa sebesar Rp.600.000,- selama enam bulan. Jadi saya kira semua akan diarahkan ke sana terutama yang  perlu dipastikan adalah kecepatan dan ketepatan, supaya yang terdampak bisa menerima bantuan.

Untuk ekonomi, pemerintah daerah bisa memberikan stimulus ekonomi  seperti menurunkan pajak retribusi daerah,memberikan bantuan pelaku umkm di wilayahnya. Dan membantu menangguhkan kredit bagi warga yang terdampak.

T:Kecepatan tidak dirasakan sampai di level penerima, karena banyak sekali warga yang protes?

J: Memang kecepatan menjadi isu. Untuk itulah kita harus bekerja pararel memastikan penerima manfaat itu tepat.  

T:Untuk mekanisme perubahan APBD sendiri apakah ada prosedur yang baru atau tetap menggunakan mekanisme yang lama?

J: untuk mekanisme karena ini adalah keadaan yang darurat sangat penting untuk dilkakukan dengan cepat maka pemerintah pusat dan daerah menggunakan prosedur yang normal. Karena itu melalui Perpu 1 2020 perubahan postur APBN itu dilakukan melalui perpres. Tidak melalui undang-undang perubahan APBN. Hal yang sama juga dilakukan di daerah. Menurut Perpres 54 tahun 2020 dan Inpres  4 tahun 2020, Mendagri juga telah melakukan pedoman bahwa merubah APBD tidak perlu melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD tetapi melalui pemerintah daerah yang melaporkan kepada pemerintah pusat  tetapi pertanggungjawaban APBD tetap dilakukan  di DPRD.

 

Related posts