Dianggap Menipu, Pemerintah AS akan Tuntut Boeing

Jakarta, gpriority.co.id – Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah memutuskan untuk menuntut perusahaan produsen pesawat Boeing atas tuduhan penipuan kriminal terhadap pemerintah AS, karena gagal memperbaiki aspek keamanan pesawatnya, dilansir dari Sputnik pada Senin (1/7).

Sebelumnya, pada bulan Mei lalu, Departemen Kehakiman memberitahu Boeing bahwa perusahaan akan diadili secara pidana setelah pemerintah AS menentukan bahwa Boeing melanggar kesepakatan untuk menunda penuntutan pada tahun 2021.

Kesepakatan tersebut mensyaratkan Boeing untuk membayar denda sebesar 2,5 miliar dolar AS (sekitar Rp40,92 triliun) dan komitmen untuk memperbaiki protokol keselamatan dan kepatuhan perusahaan.

Boeing diizinkan menghindari tuntutan kriminal terkait dua kecelakaan besar pesawat Boeing 737 MAX pada 2018 dan 2019 yang menewaskan ratusan penumpang berkat kesepakatan tersebut.

Namun, jaksa federal belakangan merekomendasikan kepada pejabat senior Departemen Kehakiman untuk mendakwa Boeing atas kegagalan memperbaiki keamanan pesawat, termasuk insiden lepasnya panel jendela darurat pada pesawat 737 MAX 9 milik Alaska Airlines pada 5 Januari lalu, yang mengakibatkan pendaratan darurat beberapa menit setelah lepas landas.

Tim pengacara yang mewakili keluarga korban kecelakaan Boeing 737 MAX mengkonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan informasi mengenai keputusan Departemen Kehakiman untuk menuntut Boeing.

Namun, mereka menyatakan kekecewaannya terhadap rencana perjanjian pembelaan yang dinilai tidak memadai untuk menegakkan tanggung jawab penuh atas kecelakaan yang menewaskan 346 orang.

“Keluarga korban menentang keras perjanjian tersebut karena dianggap tidak mengakui kesalahan Boeing dan tidak mencakup penuntutan terhadap petinggi perusahaan,” kata tim pengacara dalam pernyataan persnya.

Foto: REUTERS/Randall Hill