Jakarta, GPriority.co.id – Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum partai PDIP, menyinggung soal Pilkada 2024, melalui sebuah video.
Megawati mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 membuat kedaulatan rakyat kini dimanipulasi hanya karena kekuasaan.
Lebih lanjut, Megawati mengaku menemukan banyak kejanggalan yang terjadi di Pilkada tahun ini. Kejanggalan ini menurutnya terjadi di beberapa wilayah, seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Dengan peristiwa-peristiwa tersebut, Megawati mengatakan bahwa demokrasi kini terancam mati akibat adanya kekuatan yang menghalalkan segala cara.
“Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” katanya.
Selanjutnya, Megawati pun memberi contoh kasus pada wilayah Jawa Tengah. Ia mendapat laporan soal masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan,” tegas Megawati.
Menyoroti hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati akan segera menyampaikan sikap politik terkait dinamika Pilkada Serentak 2024 setelah melihat hasil quick count sementara.
Pihaknya menyebut melihat adanya anomali perolehan hasil berdasarkan quick count.
“Terhadap berbagai anomali, Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan sikap politik beliau yang nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan pers,” ujar Hasto.
Minta Masyarakat Kumpulkan Bukti Intimidasi Aparatur Negara
Disisi lain, Megawati juga turut mengajak masyarakat untuk mengumpulkan bukti-bukti intimidasi aparatur negara, terutama berkaitan dengan politik uang (money politics).
Langkah ini diambilnya sebagai bentuk perlawanan akan koridor hukum pada Pilkada serentak 2024.
Selanjutnya, Megawati juga meminta masyarakat untuk mengumpulkan bukti yang menunjukkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, juga dengan tekanan yang diberikan kepada kepala desa.
Berikut juga dengan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik politik uang yang terjadi.
“Kumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics (politik uang),” tegasnya pada Rabu (27/11) kemarin.
Foto : Istimewa
