DPR Restui Anggaran KKP Rp986 M di 2024

Penulis : Ponco | Editor : Lina F | Foto : KKP

Jakarta, GPriority.co.id – DPR Komisi IV DPR merestui usulan penambahan pagu anggaran yang diajukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tahun 2024 sebesar Rp986,4 miliar. Keputusan DPR tersebut terjadi dalam Rapat Kerja antara Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung MPR DPR, Jakarta, pada (6/9).

Menanggapi hasil keputusan rapat tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, “Terima kasih atas dukungan luar biasa dari Komisi IV,” ujar Trenggono.

Terkait pagu anggaran Sakti menjelaskan, akan digunakan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan. Kemudian bantuan pupuk bagi usaha budidaya, menambah kampung nelayan maju, serta pengadaan sarana prasana di unit pembenihan rakyat.

Dengan adanya restu DPR tersebut, otomatis pagu anggaran KKP tahun 2024 bakal meningkat dari sebelumnya Rp7,04 triliun sesuai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, menjadi Rp8,03 triliun.

Selanjutnya lebih jauh mengenai kinerja KKP, Trenggono menjelaskan, kinerja keuangan tahun 2022, belanja bersih KKP senilai Rp5,39 triliun atau 98,70% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp5,47 triliun. Di lain sisi KKP juga berhasil meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sebelumnya hampir Rp1 triliun menjadi sebesar Rp1,87 triliun. Selain itu, KKP juga berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dalam rapat bersama dengan KKP, Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari menjelaskan mengapa Komisi IV menyetujui penambahan anggaran KKP. Alasannya, penambahan anggaran dimaksudkan untuk mendongkrak kesejahteraan pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan. Karena itu Endang berharap, dalam pelaksanaan program kinerja KKP terus mengedepankan kepentingan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yaitu nelayan dan pembudidaya.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung usulan anggaran KKP sebesar Rp986 miliar. Tapi kami mengingingkan, bisa mengkhususkan, memprioritaskan kepada masyarakat pelaku utama sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas Endang.