Tata Cara Klaim Penggantian Biaya Covid-19 Bagi Rumah Sakit

Jakarta,gpriority-Dari tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020 ini, Kementerian Kesehatan baru menerima klaim penggantian biaya perawatan dari 95 rumah sakit untuk 1.389 pasien Covid-19.

Untuk itulah Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesti Widiastuti, menghimbau untuk seluruh rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, baik itu rumah sakit rujukan pemerintah maupun rumah sakit yang telah berkomitmen untuk melayani pasien Covid-19 agar segera mengajukan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19.

” Hingga saat ini Kementerian Kesehatan sudah memberikan uang muka kepada 82 rumah sakit untuk 931 pasien dengan total kurang lebih sebesar 22 milyar rupiah,” ucap Hesti.

Dengan adanya penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 ini, Hesti mengatakan dapat mengurangi beban operasional rumah sakit dan rumah sakit tetap dapat menjaga mutu pelayanan.

Pada 6 April lalu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 238 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

Dijelaskan oleh Menkes Terawan, SK ini dibuat untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) termasuk COVID-19.

Menkes Terawan juga menjelaskan petunjuk dan teknis klaim perawatan agar dapat menjadi acuan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga mutu pelayanan, efisiensi biaya pelayanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19.

Terkait kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya oleh Rumah Sakit, Menkes Terawan menjelaskan ada dua jenis. Yang pertama adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP) usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta dan ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta. Kedua adalah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan terakhir Konfirmasi Covid-19.

Kriteria ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tempat pelayanan berupa Rawat Jalan dan Rawat Inap di rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.

Pelayanan yang dapat dibiayai mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien.

Pembiayaan pelayanan pada rawat jalan dan rawat inap meliputi: administrasi pelayanan, akomodasi (kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi), jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, bahan medis habis pakai, pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis), obat-obatan, alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan, rujukan, pemulasaran jenazah, dan pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.

Pola pembayaran yg digunakan dalam klaim COVID-19 adalah dengan tarif INA-CBG yang diberikan top up sesuai lama perawatan yang dihitung sebagai cost per daya agar pembiayaan efektif dan efisien.

Tata cara klaim dimulai dari rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melalui email.

Berkas klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 yang dapat diajukan rumah sakit adalah pasien yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020. Pengajuan klaim dapat diajukan oleh rumah sakit setiap 14 hari kerja.

BPJS Kesehatan mengeluarkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran Klaim Tagihan Pelayanan paling lambat 7 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya Kementerian Kesehatan akan membayar ke rumah sakit dalam waktu 3 hari kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Verifikasi Klaim dari BPJS Kesehatan.

Dengan adanya teknis klaim pembiayaan ini, diharapkan RS yang mengadakan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 dapat mengikuti alurnya, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik.(Hs)

Related posts