Bapemperda DPRD Kabupaten Paser Usulkan 6 Kajian Ranperda Inisiatif 2021

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Paser gelar pertemuan terkait Rencana Kajian Hukum Ranperda Inisiatif DPRD 2021 di ruang rapat Bapekat DPRD kabupaten Paser (28/6).

Acara ini dihadiri oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Paser, diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan Daerah, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Sementara Bapemperda DPRD Kabupaten Paser terdiri dari Hamransyah selaku ketua Bapemperda dan sebagai anggota, Indra Pardian, h. Hendrwan Putra, Arlina, Edwin Santoso, Sutarno dan Budi Santoso serta didampingi oleh Sekretaris DPRD Paser Amiruddin Ahmad, pertemuan ini terkait 6 Rencana Kajian Hukum Raperda Inisiatif DPRD 2021, diantaranya Kajian Hukum Atas Penyelenggaraan Olahraga, Kajian Hukum Atas Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Kajian Hukum Atas Pelestarian Adat Istiadat, Kajian Hukum Atas Penyelenggaraan Reklame, Kajian Hukum Atas Pengurangan Pengguna Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai, dan Kajian Hukum Atas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Pertamanan dan Pemakaman.

“Ini adalah kajian awal, saya berharap kajian awal ini dan kajian-kajian berikutnya dapat kita masukkan ke dalam JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) kita sebagai bahan yang patut untuk kita informasikan, termasuk sosialisasi kita nanti kedepannya,” ujar Hamransyah.

Raperda inisiatif DPRD 2021 ini dibuat sebagai bentuk perlu adanya perlindungan hukum. Diantaranya terkait penyelenggaran kegiatan olahraga di kabupaten Paser dapat terselenggara dengan baik dengan adanya sistem pengawasan dari Disporapar Paser terkait pembiayaan.

Kepala Bidang (Kabid) Keolahragaan Disporapar Paser Syarif Rakhmadani menyambut baik Ranperda Inisiatif DPRD 2021, akan tetapi meminta untuk lebih memprioritaskan Ranperda terkait Sewa Sarana Prasarana (Sarpras) Olahraga yang sangat dibutuhkan karena sarpras olahraga yang ada di Kabupaten Paser terutama di lingkungan Gedung Olah Raga (GOR) terutama pemeliharaan masih dibiayai oleh Pemerintah Daerah termasuk saat diadakannya kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan olahraga seperti kegiatan hiburan maupun kegiatan sosial politik.

Selanjutnya Bapemperda DPRD Kabupaten Paser membahas tentang poin Kajian Hukum Atas Penataan dan Pemberdayaan Pedagan Kaki Lima dimana Perda sebelumnya tidak dijalankan dengan baik, hal ini terbukti dengan masih banyaknya aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di tepian sungai Kandilo walaupun sudah ada rambu larangan untuk melakukan aktivitas jual beli di daerah tersebut.

Kemudian, banyaknya masalah-masalah di Kabupaten Paser tentang kurangnya pemahaman sejarah adat dan budaya lokal. Pemasangan reklame tanpa izin, penggunaan dan pengelolaan sampah plastik yang masih kurang, dan kurangnya lahan terbuka maupun lahan publik menjadi perhatian khusus yang harus diselesaikan.

Dalam rapat tersebut, Disdikbud Kabupten Paser juga memberikan solusi dan mulai menjalankan aksi untuk menyelesaikan masalah pelestarian adat istiadat di Kabupaten Paser dengan mewajibkan penggunaan batik paser dan penggunaan pakaian adat di lingkungan perkantoran Kabupaten Paser yang sudah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 743.1/KEP-291/2021 tentang Penetapan Penggunaan Baju Adat, Maskot, Ornamen, dan Batik Motif Asli Paser.(Sof.Foto.Istimewa)

Related posts