Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, mendesak Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.
Ia menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan secara transparan dan mencakup seluruh aspek, mulai dari faktor manusia, teknis, hingga sistem operasional. Hal ini penting untuk memastikan penyebab utama kecelakaan dapat diungkap secara utuh.
Abdul Hadi juga menyoroti rangkaian kejadian yang diduga menjadi pemicu insiden tersebut. Ia menyebut adanya insiden awal ketika sebuah taksi tertemper KRL di perlintasan setelah Stasiun Bekasi Timur, yang menyebabkan rangkaian KRL tertahan di stasiun.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berujung fatal ketika KA Argo Bromo Anggrek dari arah belakang menabrak KRL yang sedang berhenti. Menurutnya, rangkaian peristiwa ini harus diurai secara jelas dan terbuka.
“Rantai kejadian ini harus dibuka secara terang. Fakta bahwa ada KRL yang tertahan seharusnya dapat terdeteksi dalam sistem. Persinyalan mestinya memberikan peringatan jelas kepada kereta di belakang bahwa jalur belum aman. Ini yang harus diusut: apakah ada kegagalan sistem, prosedur, atau koordinasi,” kata Abdu Hadi dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Ia menekankan pentingnya mengusut kemungkinan adanya kegagalan sistem, prosedur, maupun koordinasi dalam pengoperasian kereta. Hal ini dinilai krusial agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Lebih jauh, Abdul Hadi mengingatkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan dalam sistem perkeretaapian nasional. Ribuan perlintasan masih tersebar di berbagai wilayah, dengan sebagian belum memiliki pengamanan optimal.
Menurutnya, masuknya kendaraan ke jalur rel hingga menyebabkan KRL berhenti menunjukkan lemahnya pengawasan dan disiplin pengguna jalan. Ia menilai kondisi ini berisiko tinggi memicu kecelakaan berulang.
Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong penutupan perlintasan berisiko tinggi, percepatan pembangunan flyover dan underpass di jalur padat, serta penguatan teknologi keselamatan seperti Automatic Train Protection (ATP).
“Keselamatan tidak boleh bergantung pada satu faktor. Harus ada sistem berlapis yang kuat, mulai dari teknologi, infrastruktur, hingga disiplin pengguna,” tuturnya.
Ia juga memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal investigasi hingga menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat keselamatan transportasi publik.
